SDM Unggul Berawal dari Pendidikan yang Berkualitas

Berdasarkan riset dari Bank Dunia tahun 2018, Indeks Sumber Daya Manusia (Human Capital Index/HCI) Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Nilai HCI Indonesia adalah 0,53 tertinggal dari beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura 0,88, Malaysia 0,62, Vietnam 0,67, Thailand 0,60, dan Filipina 0,55. Singapura sendiri menduduki peringkat pertama di dunia dalam skala HCI.

SDM Unggul Indonesia Maju

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Indonesia harus melakukan upaya serius dalam peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah telah menetapkan fokus untuk membangun manusia Indonesia. Presiden Republik Indonesia  Joko Widodo mengungkapkan pentingnya pembangunan sumber daya berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Kualitas SDM itu harus dibangun sejak di dalam kandungan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada lagi stunting pada anak. Kesehatan ibu dan anak menjadi kunci, terutama pada usia emas, sampai tujuh atau delapan tahun. Lalu, kita tingkatkan kualitas pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Bukan hanya untuk membuat generasi muda menjadi pintar dan mampu berkarya, tetapi juga mencetak generasi Pancasilais, yang toleran, yang kokoh bergotong royong,”

Joko Widodo

Dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, pemerintah mencanangkan tema “SDM Unggul Indonesia Maju”. Tema ini bisa dimaknai bahwa untuk bisa membuat Indonesia maju, kita terlebih dahulu harus membuat Sumber Daya Manusia Indonesia unggul dalam segala bidang.

Pembangunan yang fokus pada sumber daya manusia ini juga menjadi prioritas dari kabinet pemerintahan presiden Jokowi. Hal ini sudah dimulai sejak periode pemerintahan 2014-2019 di mana pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Namun gerakan ini seolah hanya basa-basi belaka. Belum terlihat progres maupun hasilnya secara nyata yang bisa menunjukkan sumber daya manusia kita mengalami peningkatan. Salah satu sebabnya menurut pendapat saya adalah tidak ada tolok ukur keberhasilan.

Bagaimana bisa menilai keberhasilan suatu program jika tolok ukurnya saja tidak ada? Sesuatu yang terkesan abstrak sulit untuk diamati perkembangannya. Begitu pula dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang menjadi andalan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Membangun SDM Unggul Lewat Pendidikan yang Berkualitas

Karena itu, ada baiknya pemerintah menata ulang program tersebut, dan bila perlu memulainya kembali dengan parameter keberhasilan yang bisa dinilai. Untuk bisa mewujudkan visi SDM Unggul, pemerintah bisa mengawalinya dari pendidikan yang terukur.

Kita tentu sepakat bahwa sumber daya manusia yang unggul berawal dari pendidikan yang berkualitas. Bila sistem pendidikannya baik, SDM unggul dan Indonesia produktif. Pendidikan yang berkualitas juga akan mempercepat terciptanya kesetaraan peluang.

sdm unggul berawal dari pendidikan yang berkualitas
SDM Unggul berawal dari pendidikan yang berkualitas (sumber gambar: tanotofoundation.org)

Sayangnya, hal ini rupanya belum dibaca oleh pemerintah. Dalam pidatonya saat memperingati Hari Guru Nasional 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menekankan dua hal pokok, yaitu kemerdekaan dalam belajar dan reformasi pendidikan yang dimulai dari pergerakan para guru.

Menurut Mas Nadiem, panggilan akrab Mendikbud, kemerdekaan dalam belajar yang ia maksud adalah kebebasan berinovasi yang dimulai dari unit terkecil pendidikan. “Unit pendidikan, yaitu sekolah, kemudian guru, dan muridnya memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri, dan kreatif,” ujar Mendikbud.

Sedangkan guru penggerak adalah guru yang mengutamakan muridnya. Seorang guru penggerak akan mengambil tindakan tanpa disuruh atau diperintah untuk mengembangkan muridnya. “Filsafatnya sama, semua yang terbaik untuk anak,” ujar Mendikbud.

Dua hal pokok tersebut kemudian ditindaklanjuti Kemendikbud dengan menerbitkan 4 kebijakan perdana:

  1. USBN yang dikembalikan ke sekolah menjadi asesmen sekolah
  2. UN yang diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter
  3. RPP yang disederhanakan menjadi 1 lembar
  4. PPDB zonasi yang kuota untuk orang kaya ditambah

Terlepas dari memberikan kesempatan bagi Mendikbud untuk belajar karena latar belakangnya yang tanpa pengalaman sama sekali dalam tata kelola dunia pendidikan, kebijakan perdana ini masih terkesan abstrak. Keempat kebijakan perdana tersebut berbentuk potongan-potongan yang belum bisa dirangkai menjadi solusi untuk membangun SDM yang unggul. 

Perlunya Cetak Biru Pendidikan Indonesia

Hampir 3 bulan menjabat, Mas Nadiem belum mengeluarkan sesuatu yang bisa disebut sebagai cetak biru (blue print) pendidikan Indonesia. Padahal cetak biru kebijakan sangat dibutuhkan agar program Kemendikbud dalam membangunn sistem pendidikan Indonesia bisa lebih terukur keberhasilannya.

Salah satu fungsi atau penerapan cetak biru pendidikan adalah kita bisa mendapatkan gambaran berapa jumlah anak Indonesia, dimana penyebarannya, sehingga butuh berapa sekolah, butuh berapa guru, butuh sarana dan prasarana yang seperti apa.

Sebagai Mendikbud, sangat naif apabila Mas Nadiem hanya mengeluarkan kebijakan yang menyentuh permukaan saja, sebatas otak-atik prosentase PPDB zonasi. Begitu pula dengan kebijakan mengganti  UN menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter .

Satu hal dasar yang belum pernah disebut oleh Mendikbud adalah, apa dampak perubahan ini terhadap pembangunan SDM unggul? 

Semestinya Mendikbud bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan dipahami oleh masyarakat umum yang notabene tingkat literasinya salah satu yang terendah didunia, apa yang akan dilakukan dengan hasil asesmen dan bagaimana langkah itu dapat menciptakan SDM unggul.

Mas Nadiem dan pemerintah harusnya ingat, pendidikan adalah pondasi dasar dalam mencetak SDM unggul. Jangan sampai kebijakan yang dilakukan pemerintah di sektor ini terkesan asal-asalan, hanya sekedar menjawab isu-isu dan keresahan publik tanpa ada perencanaan maupun cetak biru pembangunannya.

Sinergi Pemerintah dan Kadin dalam Membangun Indonesia

Tidak ada salahnya apabila dalam menyusun cetak biru pendidikan Indonesia, Mendikbud menggandeng dan meminta saran dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). 

Dengan slogan “Mitra Pemerintah Membangun Indonesia”, Kadin Indonesia bisa menjadi mitra Kemendikbud pula dalam memetakan arah pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Saran dan pertimbangan Kadin Indonesia perlu didengar Mendikbud mengingat sudah 51 tahun Kadin Indonesia berperan serta dalam pembuatan dan implementasi kebijakan ekonomi di seluruh Indonesia.

SDM unggul tidak akan terwujud jika mutu pendidikan di negara kita masih rendah. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan itu, Kemdikbud hendaknya lebih baik memperbanyak komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dengan berbagai pihak. Daripada hanya sekedar mengutak-atik kuota zonasi atau mengganti sistem Ujian Nasional dengan entah apa namanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *